Fadli Zon masih rajin kritik Presiden Jokowi, terbaru terkait catatan kelam politik 2019 (Ist)
Fadli Zon masih rajin kritik Presiden Jokowi, terbaru terkait catatan kelam politik 2019 (Ist)

Fadli Zon, politisi Partai Gerindra Istiqomah memberikan kritik pedasnya ke pemerintah Joko Widodo (Jokowi). 

Walau sang Ketua Umum-nya Prabowo Subianto telah berada di lingkaran istana menjadi Menteri Pertahanan. 

Pun, sebagian elit Gerindra yang menjabat di beberapa posisi menteri di pemerintah Jokowi  
Kritik terbaru Fadli Zon yang menyebut dirinya sebagai juri bicara (jubir) rakyat di akun pribadi Twitter-nya, diberi judul cukup menohok. 

Yakni, Catatan Akhir Tahun Bidang Politik 2019, Periode Kelam Politik Indonesia yang dishare-nya melalui akun @fadlizon.

Berisikan kritik atas pergulatan politik tahun 2019, catatan cukup panjang Fadli Zon ini bertumpu pada hiruk pikuk Pilpres yang disebutnya periode kelam dengan berbagai peristiwa tak menggembirakan.

"Tahun 2019 menjadi periode kelam politik Indonesia. Pasalnya, hampir sepanjang tahun, wajah politik kita dipenuhi peristiwa tak menggembirakan," cuit @fadlizon mengawali catatannya terkait pemilu serentak yang amburadul, penegakkan hukum yang bermasalah, pembatasan kebebasan berpendapat, represi atas oposisi, hingga munculnya wacana penambahan periode jabatan presiden.

Bertolak dari itulah, Fadli Zon memberondongkan peluru kritiknya. Optimisme pemilu serentak berkualitas di awal tahun yang menggelembung tinggi, jatuh tersungkur. 

"Pesta menjadi petaka. Demokrasi berubah menjadi tragedi. Pemilu modern yg diharapkan justru berubah menjadi pemilu paling brutal," ujarnya yang juga menuliskan, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 dikeluarkan, ada waktu terbilang cukup lama  untuk mempersiapkan pemilu serentak 2019.

Daftar kelamnya politik 2019 ini pun disusun Fadli Zon, mulai dari daftar pemilih bermasalah, tata kelola logistik tak merata, netralitas aparat, proses hitung cepat yang tak transparan, sampai meninggalnya lebih dari 600 petugas pemilu yang hingga kini belum jelas diungkap penyebabnya. 

Tak selesai di sana, lanjut Fadli Zon, peristiwa Mei 2019 pun berujung pada bentrok yang menelan korban jiwa. 

"Sehingga, saya termasuk yg berpendapat bahwa pemilu kali ini adalah pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan jauh lebih buruk ketimbang pemilu pertama tahun 1955," cuitnya.

Belum tuntas, Fadli Zon pun melansir berbagai data terkait catatannya itu. Baik dari Freedom House yang menempatkan status Indonesia sebagai negara bebas (free) turun nenjdi setengah bebas (partly free) di era Presiden Jokowi.

Sementara itu, lembaga Economist Intelligence Unit juga mencatat indeks demokrasi Indonesia berada di skor 6,39, yang menunjukkan Indonesia sebagai negara berkategori “flawed democracy”, alias demokrasi yang cacat.

"Nancy Bermeo dari Oxford University, menyebut fenomena ini sebagai democratic backsliding. Di mana, kemunduran demokrasi kontemporer, bukan lagi hasil dari kudeta atau kecurangan pemilu terang-terangan. Tetapi hasil dari perluasan eksekutif atau pembatasan konstitusi terhadap kebebasan. Dan analisis Nancy Bermeo ini, patut dijadikan peringatan bagi kita," cuit @fadlizon yang juga berharap bahwa seluruh catatan kelam politik 2019 itu bisa dibenahi lima tahun ke depan oleh Jokowi.

"Di periode keduanya, kita berharap Presiden @jokowi bertanggung jawab untuk membenahi kualitas demokrasi kita yg porak poranda dalam lima tahun kepemimpinannya. Kita tak ingin Presiden @jokowi meninggalkan legacy yg buruk. Dan ini harus dibuktikan lima tahun ke depan. Kecuali jika pemerintah memang hendak meneruskan keterpurukan demokrasi ini," lanjut Fadli Zon.

Catatan kelam politik 2019 versi Fadli Zon ini pun tak perlu menunggu lama mendapat respons warganet. Seperti yang dituliskan oleh akun @Marsuci6 kepada @fadlizon. 

"Catatanmu sejarahmu. Perusak akal banyak tanda tangan komplotan jual UU kan? Kenyang kau sekarang muntah," cuitnya yang disusul semprotan dari @ProjoSugiyanto sebagai berikut, "Dan ingat yang membuat Kelam adalah gerombolanmu dan andalah salah satu ***pah masyarakat yg terkelam,".

Revaliyah Azza melalui @RevaliyahA juga menyampaikan terkait catatan kelam yang dicuitkan Fadli Zon. 

"Kelam ! ketika Anda, tidak berkibrah lagi dan seharusnya ikut Kontribusi demi kemajuan bangsa dan Negara. jangan sampai memperkeruh keadaan sehingga Anda,  di Bully NETIZEN," cuitnya.

Beberapa warganet lain pun bersuara dengan catatan kelam itu. 

@SoejatnoSoejadi mencuitkan, "iya kelam, lo msh anggota dpr pasti kelam," tulisnya.

Lepas dari catatan terbilang panjang Fadli Zon, berbagai kritiknya ke pemerintah Jokowi pun cukup menyita berbagai pihak. 

Dari keberadaan staf khusus Milenial Jokowi yang disebutnya hanya pajangan atau lipstik, BPJS, sampai pada pengangkatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan.

Lontaran kritik ke pemerintah ini menurut Wakil Ketua Umum Gerindra merupakan tanggungjawabnya sebagai anggota DPR RI.

Walau partainya telah berkoalisi, dirinya akan tetap menjadi elemen kritis ke pemerintah.

"Kritik adalah vitamin bagi demokrasi. Justru kritik yang rasional dan proporsional harus dilontarkan untuk koreksi dan introspeksi. Apakah kalau sudah koalisi tak boleh kritik?" ucapnya.