Foto muhlis/subhan sh
Foto muhlis/subhan sh

BONDOWOSO - Bupati Bondowoso Salwa Arifin tidak seharusnya menyampaikan pernyataan ke media bahwa masalah mutasi beberapa waktu lalu yang dipersoalkan  DPRD melalui hak interpelasi tidak bermasalah. 

Demikian dikemukakan  Ahmad Subhan, pemerhati sosial dan kebijakan publik Jember. Menurut Subhan, bupati seharusnya menyampaikan hal itu kepada DPRD karena saat ini hak interpelasi masih berlangsung.

"Bupati seharusnya menyampaikan ke dewan, bukan ke media publik. Sebab, hak interpelasi itu masih berlangsung. Kalau disampaikan ke media, ya begini jadinya. Gaduh lagi. Bahkan, bupati bisa dianggap lecehkan dewan. Apalagi, bupati tidak menunjukkan bukti tertulis bahwa KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)  tidak mempersoalkan mutasi yang dilakukan pemerintah daerah yang oleh DPRD dinilai melanggar hukum dan aturan yang berlaku," ujar Subhan. 

Pernyataan bupati ke media publik, lanjut Subhan, hanya memperparah keadaan. Situasi politik akan semakin runyam. 

Selain itu, tentu DPRD akan semakin bersemangat untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini hingga akhirnya komunikasi politik antara DPRD dan pemerintah daerah akan semakin mengkristal dan sulit dicairkan. "Jika itu terjadi, maka akan membahayakan posisi bupati," ucapnya. 

Subhan yakin bahwa bupati menerima masukan yang kurang benar dari orang-orang dekatnya. Oleh karena itu, bupati harusnya tidak langsung menelan mentah-mentah setiap masukan yang disampaikan kepadanya.

"Apabila nanti pernyataan bupati berbeda dengan apa yang disampaikan KASN, maka bupati harus segera melakukan evaluasi terhadap orang-orang yang telah memberikan masukan yang salah. Jika perlu, harus ada sanksi kepada mereka yang nyata memberikan masukan yang justru hanya akan memasukkan bupati ke lembah tak bertuan," ungkapnya.

Subhan berharap agar PPP yang menjadi pengusung utama mengantarkan Salwa sebagai bupati segera melakukan komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di DPRD. Tujuannya agar masalah ini dapat didinginkan.