Foto muhlis/jatimtimes/Bupati Salwa

Foto muhlis/jatimtimes/Bupati Salwa


Pewarta

Muhlis

Editor

Yunan Helmy


Perilaku "ugal-ugalan" pejabat di Pemkab Bondowoso  tampaknya harus dipikul dan menjadi beban politik Bupati Salwa Arifin. Bahkan, akibat semua  itu, sejumlah fraksi di DPRD sepakat untuk mengajukan hak interpelasi. 

Ketua DPD LSM Jaka Jatim Jamharir mengemukakan bahwa apabila hak interpelasi benar benar terjadi, maka hal tersebut menjadi sejarah baru dalam konstelasi politik lokal Bondowoso.  "Selama ini hak interpelasi tidak pernah terjadi di Bondowoso. Interpelasi ini bisa dikaitkan dengan berbagai hal. Yang pertama bisa terjadi karena partai yang mengusung bupati bukanlah partai pemenang di pilleg. PPP yang menjadi partai pengusung tidak bisa memberi warna di DPRD Bondowoso," ungkapnya.

Akibat dari tak solidnya PPP dan PDIP yang sama sama mengusung bupati dan wakil bupati, maka terjadilah  pecah kongsi.  "Dan bupati telat membuka komunikasi politik baru sebagai bentuk antisipasi pecah kongsi dengan PDIP. Misal dengan PKB dan Golkar, dua partai besar di Bondowoso.  PPP dan bupati seharusnya merapat ke NU sebagai representasi organisasi islam terbesar di Bondowoso. Paling tidak, melalui NU, komunikasi politik ke PKB dan partai-partai lain akan terkoneksi dengan soft dan aman," jelas Jamharir.

Jamharir menambahkan, beberapa kepala OPD, bahkan sekda, tidak mempertontonkan politik etis karena membuka ruang konfrontasi dengan kelompok lain. Perilaku yang kurang etis tersebut justru menjadi beban politik bupati.  

"Kasus pernyataan plt kepala BKD yang direaksi demonstrasi oleh kepala desa menjadi bukti bahwa perilaku kurang hati-hati pembantu bupati justru menjadi beban bupati," ucap Jamharir.

Di mana pun, lanjut dia,  kekuasaan yang tak solid akan berusaha membuka ruang aman, berusaha mencari zona aman, dan konpensasi power sharing adalah jalan efektif mendamaikan kepentingan antara pemerintah yang sedang berkuasa dan partai atau kelompok kepentingan yang tidak berkuasa.

"Saya kira, heboh interpelasi akan selesai jika bupati dan PPP segera membangun komunikasi politik serius dengan PKB dan Golkar. Kemudian bupati juga melibatkan NU dalam hal menjaminkan komunikasi politiknya, terutama dengan PKB," katanya.

Jamharir juga berharap sekda dan beberapa kepala OPD yang terlalu tampak "ugal-ugalan" segera memperbaiki kinerjanya, terutama dalam hal melakulan komunikasi politik.

"Dalam hal interpelasi ini, saya juga yakin bahwa tidak akan terus berlanjut hingga penggunaan hak angket. Kenapa? karena sejatinya PKB dan PPP memiliki basis massa yang sama. Dan dalam berbagai hal, terutama dalam konteks ideologi dan kepentingan akidah, akan ketemu. PKB dan PPP sama-sama lahir dari rahim NU dan sama-sama partai yang dibesarkan oleh para santri," ungkap Jamharir.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dafir menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat masuk terkait interpelasi.  Namun, jika nanti ada, pihaknya siap memfasilitasi.  Saat ini, Fraksi PDIP menjadi garda terdepan dalam pengajuan hak interpelasi. 


End of content

No more pages to load