Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dafir dan Ketua Komisi 1 Tohari. (Muhlis)

Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dafir dan Ketua Komisi 1 Tohari. (Muhlis)


Pewarta

Muhlis

Editor

Yunan Helmy


Lonceng kematian tampaknya akan menghampiri  anggota DPRD Kabupaten Bondowoso apabila interpelasi yang didengungkan oleh sejumlah fraksi kandas sebelum janur kuning melengkung. Pasalnya, peluang untuk melakukan hak interpelasi sangat memungkinkan karena berdasarkan fakta sementara, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif nyata terjadi.

Ketua Fraksi PDIP Andi Hermanto ketika dikonfirmasi mengemukakan bahwa hak interpelasi bagi PDIP wajib hukumnya. Namun pihaknya tidak ingin melangkah secara sembrono agar apa yang akan dilakukan nanti tidak sia sia.

Saat ini, DPRD sedang melakukan kajian dan mengumpulkan akta. Salah satunya adalah memanggil inspektorat untuk diminta keterangan terkait hal yang berkaitan dengan hak interpelasi.

"Komisi I sudah memanggil inspektorat terkait dengan mutasi yang kemarin dinilai telah menyalahi aturan. Nah, ini merupakan pintu masuk bagi dewan untuk memuluskan rencana interpelasi. Sebab, berdasarkan keterangan  inspektorat, ini akan semakin terang bagaimana sebenarnya proses mutasi itu terjadi. Sebab dalam keterangan sementara, ada indikasi bahwa mutasi itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada," ujar Andi Hermanto.

PDIP sendiri sudah menyerahkan semua persoalan itu untuk ditangani oleh anggota fraksi yang ada di komisi 1. "Sudah, kita sudah memiliki banyak data. Dan jelas data ini sangat terang pelanggarannya. Kita tidak main main," kata Andi.

Hal senada juga disampaikan Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar. Anggota komisi 1 DPRD Bondowoso ini menjelaskan bahwa mutasi 192 aparatur sipil negara (ASN) diduga carut-marut dan tidak seluruhnya melibatkan anggota TPK. Inspektorat dan asisten 1 sama sekali tidak dilibatkan dan ini menjadi pertanyaan besar.

"Komisi I juga sudah memanggil sekretaris daerah (sekda) dan Plt. Kepala BKD Bondowoso. Namun, mereka tidak hadir," jelasnya.

Dari keterangan kepala inspektorat dan asisten 1, 
ditemukan fakta bahwa ada dua jabatan yang tumpang tindih.  Selain itu, ada jabatan yang lompat eselon.

"Dalam mutasi itu, ada Tim Penilaian Kinerja (TPK), yakni sekda, BKD, bakesbangpol, inspektorat dan asisten 1. Harusnya dalam proses mutasi itu semuanya terlibat," katanya.

"Saya menyayangkan hasil mutasi lantaran banyak ditemukan ASN yang dipromosikan justru punya rapor tidak baik. Padahal masih banyak ASN lain yang lebih layak untuk dipromosikan," pungkasnya.

Sedangkan Ketua DPD Jaka Jatim Jamharir mengatakan, jika dewan tidak melakukan hak interpelasi, maka hal itu merupakan tamparan dan lonceng kematian bagi dewan. Sebab, dari keterangan sementara yang diperoleh menyebutkan bahwa jelas ada pelanggaran.

"Bukankah dewan itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Dan saat ini peraturan itu sedang dilanggar," ujarnya.

Ketua DPRD Bondowoso H Ahmad Dafir mengaku bahwa hingga kini pihaknya masih belum menerima surat terkait hak interpelasi. Selama hal itu belum masuk,  dia menganggap interpelasi tidak ada. "Belum ada surat. Kalau tidak ada, ya saya anggap tidak ada," ucapnya.


End of content

No more pages to load